Menyelesaikan Kasus HAM, Soal Kepercayaan Rakyat

Aksi demo KNPB, Rabu (15/6/2016) – Jubi/Victor Mambor

JAYAPURA, (KK) -  DPR Papua kembali menyatakan ketidak yakinan terhadap tim penyelesaian pelanggaran HAM Papua bentukan Menko Polhukam.

Ketua DPR Papua, Yunus Wonda mengatakan, ini masalah kepercayaan rakyat kepada pemerintah. Jika ada tim yang dibentuk pemerintah di luar Komnas HAM, justru akan semakin membuat orang Papua tak mempercayai pemerintah karena kecil kemungkinan berbagai kasus dugaan pelanggaran HAM di Papua bisa terungkap.

“Untuk mengidentifikasi suatu kasus masuk kategori pelanggaran HAM atau tidak, yang kami tahu itu kewenangan dan berdasarkan rekomendasi Komnas HAM. Komnas HAM yang berhak menyatakan suatu kasus pelanggaran HAM atau bukan sesuai tupoksi dan kewenangannya. Dunia internasional akan lebih cenderung mengacu pada rekomendasi Komas HAM,” kata Yunus Wonda, Rabu (29/6/2016).

Menurutnya, siapapun bisa berpendapat suatu kasus merupakan pelanggaran HAM atau bukan. Tapi yang bisa menuntukan pelanggaran HAM atau bukan adalah Komnas HAM.

“Itu yang kami pahami selama ini. Komnas HAM menggunakan pedoman internasional untuk menentukan kasus itu pelanggaran HAM atau bukan. Makanya kami pesimis kasus pelanggaran HAM di Papua akan terungkap oleh tim bentukan Meko Polhukam. Kami akan yakin kalau tim itu dibentuk Komnas HAM,” ucapnya.

Keterlibatan beberapa duta besar (dubes) dalam tim bentukan Meko Polhukam kata Wonda, juga tak ada dampaknya. Masyarakat Papua juga tak merespon itu. Kecuali tim itu dibentuk Komnas HAM, barulah ada harapan dan masyarakat bisa percaya. Jika ingin benar-benar mau mengungkap kasus HAM di Papua, datangi korban atau keluarga korban. Minta keterangan dan kesaksian mereka.

“Biarkan mereka jelaskan dan sampaikan. Siapa yang melakukan. Kalau institusi yang menangani kasus pelanggaran HAM, bisa merekayasa. Tapi kalau tanya korban dan keluarga korban, mereka akan jelaskan pelaku siapa dan apa yang korban alami,” katanya.

Sebelumnya aktivis HAM Pastor John Djonga mengatakan masalah Hak Asasi Manusia (HAM) harus melibatkan korban karena mereka yang merasakan langsung akibat dari peristiwa kekerasan. Sedangkan para aktivis HAK hanya berkutat dengan data-data soal pelanggaran HAM.

“Karena itu penyelesaian masalah pelanggaran HAM harus melibatkan korban pelanggaran HAM,” katanya belum lama ini.

Hal senada juga dikatakan Penehas Lokbere, aktivis HAM dan salah satu korban pelanggaran HAM. Bagi dia selama penyelesaian kasus HAM harus memperhatikan hak-hak korban. Kata dia kalau hak-hak korban diabaikan untuk apa membicarakan penyelesaian masalah HAM di Papua.

Protes lain datang juga dari Lembaga Studi dan Advokasi HAM(Elsham) Papua Zandra Mambrasar bersama Solidaritas Perempuan Papua Pembela HAM dalam jumpa pers di Kota Jayapura belum lama ini mengatakan negara ini sudah memiliki Komisi Nasional HAM yang bertugas untuk menyelesaikan berbagai pemyelesaian HAM di Indonesia termasuk Papua dan Papua Barat harus melalui lembaga tersebut.

“Kalau memang mau diselesaikan masalah itu harus sesuai mekanisme maka itu adalah tugas Komnas HAM, bukan bentukan baru yang dibuat oleh Menkopolhukam. Ini sangat politis sekali. Seharusnya proses melalui Komnas HAM , penyidikan di Kejaksaan, kemudian pengadilan HAM. Itulah mekanisme yang seharusnya,”katanya.(jubi)

HAM HUKUM NASIONAL NEWS 12.10.00